Dubes Amerika Puji Kepala Daerah Peduli Disabilitas --- Sambut Presiden RI Baru, Muba Ucapkan Selamat --- Ditemukan Penyakit Marbug Di Uganda --- Riau Bisa Miliki Dua Wagub

Sehat

November, Uji Coba BPJS Kesehatan

Jakarta, InfoPublik - Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono mengatakan, uji coba pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), menjelang berlakunya Jaminan Kesehatan Nasional 2014 akan dilakukan November mendatang.

"Pelaksanaannya uji coba tersebut diantaranya akan dilakukan di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, DKI Jakarta dan Sulawesi Utara. Uji coba ini untuk mengetahui, kekurangan dan permasalahan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang akan melaksanakan JKN di 2014, sehingga bisa diperbaiki," kata Agung Laksono usai rakor BPJS di kantor Kemenkokesra Jakarta, Kamis (19/9).

Ia mengemukakan, uji coba tersebut juga dilakukan sebagai upaya penyiapan infrastruktur kesehatan dan tenaga kesehatan di semua tipe Rumah Sakit (RS) mulai dari tipe A hingga tipe D juga pratama, dan tempat pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas.

Dengan begitu permintaan (kebutuhan) dengan ketersediaannya bisa merata, selain itu regulasi yang ada pun harus diuji, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan di lapangan ataukah masih membutuhkan perbaikan, ungkapnya.

Uji coba juga akan meliputi penetapan tarif besaran iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) yaitu sebesar Rp19.225 per jiwa. Disebutkan, jumlah penerima iuran PBI untuk pelaksanaan BPJS pada 2014 sebanyak 86,4 juta jiwa dari target 96 juta jiwa yang bisa tercover. Sedangkan untuk pembagian pembayaran iuran antara Pegawai Negeri Sipil dan pemerintah serta pemberi kerja dan buruh atau pekerja masih menggunakan usulan sebelumnya yaitu 3 persen dan 2 persen serta 4 persen dan 1 persen. Namun penerapan 1 persen untuk buruh akan dilakukan secara bertahap.

"Hingga Juni 2015 buruh akan membayar setengah persen. Setelah itu baru mereka harus membayar penuh sebesar 1 persen," katanya.

Menkokesra juga berharap, kekurangannya sekitar 10 sampai 11 juta warga miskin dari jumlah tersebut bisa dibiayai daerah melalui Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

"Kepesertaan JKN akan bertahap dilakukan dalam lima tahun kedepan, untuk mencakup seluruh penduduk Indonesia yang sekitar 250 juta jiwa," katanya.

Menteri Kesehatan, Nafsiah Mboi mengatakan untuk menghindari tingginya harga obat saat pelaksanaan BPJS, maka pembelian obat-obatan akan langsung dilakukan dari produsen karena akan jauh lebih murah ketimbang harus membeli di apotik. Ketentuan ini akan mengikat seluruh RS pemerintah sebagai penyedia pelayanan kesehatan.