Ratusan Ribu Insinyur Dibutuhkan Sukseskan MP3EI

Sehat

Jaminan Kesehatan Nasional 2014 Bersifat Gotong Royong

Jakarta, InfoPublik – Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang dimulai 1 Januari 2014, bersifat gotong royong agar dapat membiayai pelayanan kesehatan bersama, sehingga ada kepastian biaya. Dengan demikian, biaya kesehatan tidak lagi ditanggung sendiri oleh individu atau keluarga. Sifat gotong rorong dimaksudkan subsidi antara yang sehat dan sakit, antara yang muda dan tua, serta antar daerah.

Kepala pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan Usman Sumantri mengatakan persyaratan implementasi jaminan kesehatan nasional berdasarkan pasal 19 UU SJSN. Disebutkan, JKN harus dapat memberikan perlindungan, manfaat dan akses pelayanan kesehatan yang sama untuk seluruh penduduk. “JKN harus dapat memberikan pelayanan secara menyeluruh (perlindungan), komprehensif sesuai kebutuhan medis dasar yang layak, melalui penerapan sistem kendali biaya dan mutu (UU SJSN pasal 22) dan diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial dan equitas bagi seluruh penduduk di wilayah RI,” ungkapnya, Jumat (23/8).

JKN ditandai dengan beroperasinya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, yang merupakan implementasi dari berlakunya UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS dan UU Nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN. Ada dua kelompok peserta yang dikelola BPJS kesehatan yaitu Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Peserta Non PBI yang terdiri dari para pegawai negeri sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI, Polri, karyawan perusahaan swasta, juga pekerja mandiri.

Semua warga negara Indonesia wajib menjadi peserta JKN termasuk warga negara asing yang sudah tinggal di Indonesia lebih dari 6 bulan dan wajib membayar iuran kepada BPJS, bagi yang tidak mampu iuran dibayarkan pemerintah (PBI) yang pesertanya ditetapkan pemerintah. Konsep iuran BPJS bagi pekerja maupun PNS adalah 3 persen ditanggung pemberi kerja (perusahaan) dan 2 persen ditanggung pekerja itu sendiri, sehingga totalnya 5 persen berdasarkan upah.

Paket Manfaat

Kementerian Kesehatan menjelaskan manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan perseorangan yang mencakup pelayanan preventif, kuratif dan rehabilitatif termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan. Dimana peserta memperoleh pelayanan kesehatan dengan mengikuti prosedur pelayanan, mengikuti sistem rujukan yang berjenjang, adapun fasilitas kesehatan yang digunakan dalam JKN meliputi fasilitas primer, sekunder dan tersier, baik milik pemerintah maupun swasta yang bekerjasama dengan BPJS, manfaatnya terdiri dari medis dan non medis (akomodasi dan ambulans).

Pelayanan yang dibatasi meliputi, kacamata, alat bantu dengar, alat bantu gerak (tongkat penyangga, kursi roda dn korset), selain itu ada pelayanan yang tidak dijamin adalah yang tidak sesuai prosedur, pelayanan yang tidak sesuai dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS, pelayanan yang bertujuan kosmetik, general check-up dan alternatif, pengobatan untuk mendapatkan keturunan, pengobatan impotensi, pasien bunuh diri dan penyakit yang timbul akibat kesengajaan untuk menyiksa diri dan narkotika/narkoba.

Adapun prosedur pelayanan peserta JKN untuk pertama kali setiap peserta didaftarkan oleh BPJS kesehatan pada satu fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh BPJS kesehatan setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan kabupaten/kota. Selanjutnya, dalam jangka waktu tiga bulan peserta berhak memilih fasilitas tingkat pertama yang diinginkan. Jika peserta memerlukan layanan rujukan maka akan dirujuk ke fasilitas tingkat lanjut yang terdekat sesuai sistem rujukan yang diatur dalam ketentuan peraturan yang berlaku.

Peran Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pembiayaan Kesehatan diantaranya dalam pembiayaan operasional fasilitas kesehatan akan dibiayai dari hasil pendanaan jaminan kesehatan, namun pada masa transisi untuk fasilitas pelayanan kesehatan daerah masih membutuhkan subsidi operasional dari pemerintah daerah sedangkan Faskes yang dibawahi pusat menjadi tanggung jawab pusat. Ketersediaan dan pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan termasuk pendistribusiannya menjadi tanggung jawab pusat dan daerah. Kementerian Kesehatan (pusat) akan fokus pada pengaturan termasuk pedoman, standar-standar dan penyeimbang anggaran berdasarkan fiskal daerah.

Polling

Bagaimana pendapat Anda atas informasi yang kami berikan melalui website ini?