KPU Siapkan Pelantikan Jokowi-JK ----- Pertamina Upayakan Solar Dan Premium Cukup Sampai Akhir Tahun

Features

Balai Latihan Kerja Solusi Peningkatan Kualitas Ketenagakerjaan Indonesia

Jakarta, Info Publik Perkembangan ekonomi dan perdagangan, telah memacu perubahan struktur ekonomi dan industri yang tentunya akan mempengaruhi jumlah kebutuhan tenaga kerja sebagai sumber daya manusianya.

Standart dan kualitas tenaga kerja pun perlu selalu dipertimbangkan, baik dari jenis maupun kualifikasinya yang cenderung pada kompetensi yang semakin tinggi agar mampu bersaing di pasar nasional, regional, maupun internasional.

Indonesia saat ini menghadapi banyak masalah ketenagakerjaan yang sangat kompleks dengan jumlah pengangguran secara akumulatif terus meningkat secara tajam, sejalan dengan meningkatnya jumlah lulusan pendidikan sekolah.

Hal ini harus segera ditanggulangi agar tidak terus menambah jumlah pengangguran yang ada di Indonesia dan meningkatkan angka kemiskinan penduduknya.

Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) untuk menyelesaikan permasalahan ini, salah satunya dengan peningkatan mutu sumber daya manusianya agar kualitas tenaga kerja di Indonesia pun semakin meningkat, dan tidak kalah dengan kualitas tenaga kerja asing.

Dengan meningkatnya kualitas tenaga kerja Indonesia, maka kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar negeri semakin terbuka lebar, sehingga mengurangi angka pengangguran.

Balai Latihan Kerja (BLK) merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, khususnya bagi masyarakat yang hanya memiliki tingkat pendidikan setara dengan SLTP dan SMA, yang biasanya memiliki ketrampilan rendah dan tidak mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

BLK merupakan salah satu instrument pengembangan sumber daya manusia yang diharapkan dapat mentransfer pengetahuan, ketrampilan, dan etos kerja produktif .

Dengan berbagai kurikulum dan program yang ada, BLK menarik minat banyak masyarakat untuk menjadi peserta pelatihannya. Sehingga seiring dengan perkembangan zaman dan pertambahan penduduk, maka kualitas dan daya tampung BLK perlu ditingkatkan.

Kondisi BLK pada saat ini berdasarkan hasil pemetaan (mapping), pada umumnya kualitas lulusan BLK belum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, karena program pelatihan masih konvensional dan belum berbasis kompetensi (CBT).

Sarana dan prasarana pelatihan kurang memadai dan tidak dipelihara dengan baik serta tenaga kepelatihan dan instruktur yang kurang kompeten.

Sejak digulirkannya Otonomi Daerah sangat besar pengaruhnya terhadap perubahan sistem pembinaan lembaga pelatihan dari sentralisasi ke desentralisasi.

Otonomi Daerah berdampak pada kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan BLK yang sangat bervariasi sesuai dengan potensi, kondisi, karakteristik masing-masing daerah.

Untuk mengoptimalkan dan mendayagunakan fungsi BLK menjadi lembaga yang credible, acceptable, dan mandiri, maka BLK perlu direvitalisasi baik sistem, metode, program, sarana dan prasarana maupun sumber daya manusianya.

Sejalan dengan revitalisasi BLK tersebut maka diperlukan manajemen lembaga pelatihan kerja yang mampu mengelola dan mendayagunakan sumber daya pelatihan secara optimal dan menerapkan program pelatihan berbasis kompetensi (CBT ), sarana dan prasarana yang terstandar, serta instruktur/ tenaga kepelatihan yang kompeten.

Kemenakertrans, saat ini tengah melakukan revitalisasi 313 BLK di seluruh Indonesia yang menyelenggarakan program pelatihan dan pendidikan kerja. Revitalisasi ini bekerja sama dan berkoordinasi dengan Kemendiknas dan Bappenas.

"Revitalisasi ini dilakukan karena pentingnya keberadaan pelatihan dan pendidikan kerja yang merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional," kata Menakertrans Muhaimin Iskandar.

Namun demikian, Muhaimin mengingatkan bahwa dalam revitalisasi BLK ini, dibutuhkan kerja sama dan koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam mendukung hal tersebut. Selian itu, dukungan pun dibutuhkan dari kalangan perusahaan industri serta lembaga internasional.

"Di masa-masa yang akan datang, diharapkan akan semakin banyak perusahaan atau industri yang menerima lulusan BLK untuk bekerja sebagai karyawan di perusahaannya," ujarnya.

Di sisi lain, Muhaimin mengatakan revitalisasi pelatihan kerja (vocational training) yang diselenggarakan BLK memiliki peranan yang sangat strategis untuk meningkatkan kompetensi calon tenaga kerja atau pencari kerja yang disiapkan sesuai dengan kebutuhan dunia industri.

Upaya revitalisasi BLK membutuhkan dana yang sangat besar, yang tidak mungkin dilaksanakan hanya dengan menggantungkan pada alokasi APBN dari fungsi ketenagakerjaan.

Saat ini Kemenakertrans tengah mengajukan usulan kepada Bappenas dan Kemenkeu untuk dapat mengakses dana fungsi pendidikan, sehingga diharapkan mulai Tahun Anggaran 2011 Kemenakertrans mendapatkan alokasi dana pendidikan.

Hubungan kemitraan yang baik antara BLK dengan industri dan lembaga internasional dapat memberikan informasi tentang kemajuan teknologi yang akan berdampak pada kebutuhan keterampilan, sehingga hal ini dapat diantisipasi dalam bentuk inovasi program dan sarana prasarana pelatihan kerja di BLK.

Pemerintah saat ini juga tengah berusaha mensinergikan sistem pendidikan nasional dengan sistem ketenagakerjaan nasional dengan mengembangkan kurikulum yang berbasis kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan pasar kerja.

Dengan adanya sinergi ini, diharapkan dapat menghasilkan kualitas lulusan atau pencari kerja yang dapat memenuhi kualifikasi dan persyaratan yang dibutuhkan dunia usaha atau untuk berwirausaha secara mandiri

Hingga kini di Indonesia masih terdapat kesenjangan antara angkatan kerja dengan pasar kerja, akibat dari belum sinkronnya "link and match" sistem pendidikan dan dunia kerja.

Sudah saatnya perguruan tinggi, sebagai puncak sistem pendidikan untuk merubah paradigma dan orientasi. Perguruan tinggi  yang tadinya hanya berorientasi pada penyelenggaraan pengajaran (teaching) dan riset, kini harus mengarah juga upaya-upaya persiapan para lulusannya dalam memasuki dunia kerja, kata Muhaimin.

Oleh karena itu, perguruan tinggi sangat diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara dunia kerja dan dunia pendidikan. “Kedepannya pelaksanaan penempatan tenaga kerja diusahakan bersifat terpadu antara perguruan tinggi, pemerintah pusat, pemerintah daerah tingkat provinsi/kabupaten/kota, dunia usaha dan masyarakat,” ujarnya.

Berdasarkan data BPS pada Agustus 2010, pekerja pada jenjang pendidikan SD ke bawah masih tetap mendominasi yaitu sekitar 54,5 juta orang (50,38 persen), sedangkan pekerja dengan pendidikan Diploma sekitar 3,0 juta orang (2,79 persen) dan pekerja dengan pendidikan Sarjana hanya sebesar 5,2 juta orang (4,85 persen).

Dalam mengatasi hal tersebut, semua pihak harus berkomitmen perlu meningkatkan kualitas sumber daya yang ada. Selain itu, peluang pasar, industri-industri, sumber daya alam dan sumber daya manusia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin.

Pemerintah pun mendorong perkembangan wirausahawan melalui pendidikan dan pelatihan yang sistematis.

Berdasarkan data Kemenakertrans tahun 2011, jumlah Balai Latihan yang sedang beroperasi adalah 237 Balai Latihan milik Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota yang terdiri dari 195 Balai Latihan Kerja Industri, 18 Balai Latihan Ketransmigrasian dan 24 Balai Pengembangan Produktivitas.

18 BLK yang dikelola Kemenakertrans terdiri dari 11 Balai Latihan Kerja Industri, 6 Balai Latihan Ketransmigrasian dan 1 Balai Pengembangan Produktivitas.  Di samping itu, saat ini sedang dibangun 58 BLK yang belum beroperasi karena menunggu kesiapan infrastruktur terutama kelengkapan gedung workshop, peralatan pelatihan dan instruktur.

Dengan demikian apabila seluruh BLK yang telah dibangun dan beroperasi maka seluruhnya akan menjadi 313 Balai Latihan. Pelatihan kerja juga diselenggarakan oleh Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dengan jumlah lebih dari 3.000 lembaga.

Senada dengan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat yang menyebutkan keberadaan BLK sangat vital dalam menentukan kualitas calon tenaga kerja/TKI.

Menurutnya, setiap bulannya TKI yang diberangkatkan ke luar negeri mencapai 30 ribu hingga 35 ribu orang. Namun demikian, dari BLK yang ada, hanya bisa mempersiapkan 15 ribu orang.

“Sisanya, karena adanya praktek yang tidak baik yang dilakukan oleh BLK. Calon TKI yang ikut pelatihan 100 orang, yang diluluskan bisa mencapai 120 orang,” kata Jumhur.

Jumhur mengungkapkan, hasil survey yang dilakukan Badan Nasional Standarisasi Profesi (BNSP) BLK yang dinilai berkualitas sangat baik hanya satu persen, 31 persen cukup, delapan persen buruk, dan 35 persen sangat buruk.

Pihaknya sendiri, kata Jumhur, sudah mendapat warning dari Ketua Badan Nasional Standarisasi Profesi (BNSP) Cheppy Alwy, agar mengawasi dengan serius keberadaan BLK.

“Kalau perlu BLK yang tidak berjalan sesuai aturan agar diberitakan kepada masyarakat,” ungkapnya.

Data BNSP pada 2010 terdapat 100.000 TKI yang tidak mendapatkan sertifikat pelatihan dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).